Untuk itu, pertemuan lanjutan direncanakan berlangsung sekitar dua minggu setelah rapat. DPRD berharap pembahasan berikutnya dapat memperjelas status perizinan sekaligus memberikan jawaban atas tuntutan para pengemudi.
Dalam rapat tersebut, Iskandar juga menyinggung perputaran uang dari penggunaan transportasi online di Kota Padang dan pentingnya kejelasan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Meski nilai transaksi yang disampaikan belum dirinci melalui data terverifikasi, DPRD menilai kepatuhan terhadap aturan dan kontribusi daerah perlu menjadi bagian dari evaluasi bersama pemerintah dan operator.
Komisi IV DPRD Kota Padang menyatakan akan mengawal tindak lanjut kedua persoalan tersebut. Di sektor kesehatan, masyarakat membutuhkan pelayanan yang tepat waktu dan mengutamakan keselamatan pasien. Sementara itu, pengemudi transportasi online menantikan kejelasan mengenai potongan aplikasi, kompensasi, perlindungan sosial, serta perizinan operator.
Hasil pembahasan lanjutan diharapkan memberikan kepastian bagi pasien dan keluarga sekaligus memperjelas hak serta kewajiban dalam hubungan kemitraan antara pengemudi dan aplikator. (000/PAR)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
