“Setiap kebijakan dan anggaran daerah harus memberi dampak langsung, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana,” tegasnya.
Muhidi juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil atau outcome. Dia menilai birokrasi tidak boleh hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi harus menghasilkan program yang dirasakan masyarakat.
Dia menegaskan, DPRD Sumbar siap mengawal setiap kebijakan daerah agar selaras dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa otonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam peringatan yang mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” tersebut, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, melaksanakan reformasi birokrasi berbasis hasil, serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Selain itu, kolaborasi antardaerah, peningkatan layanan dasar, dan penguatan stabilitas wilayah juga menjadi fokus dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Usai upacara, Mahyeldi menegaskan bahwa esensi otonomi daerah harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
