Sementara itu, Kota Bukittinggi mencatat inflasi yang lebih rendah yakni 0,44 persen yang didukung oleh penurunan harga beras.
Untuk inflasi tahunan, Kabupaten Dharmasraya mencatat angka tertinggi sebesar 5,31 persen, diikuti Kabupaten Pasaman Barat sebesar 4,61 persen, Kota Bukittinggi sebesar 3,73 persen, dan Kota Padang sebesar 3,52 persen.
Andy mengatakan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi, terutama pada aspek pasokan, distribusi, dan pengelolaan ekspektasi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan rekonstruksi sarana distribusi pascabencana, pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah, optimalisasi kerja sama antardaerah berbasis neraca pangan, serta penguatan ketahanan pasokan hortikultura melalui pengembangan urban farming dan kelompok tani cabai serta bawang.
Menurut dia, inflasi Sumatera Barat sepanjang 2026 diprakirakan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional yang didukung normalisasi produksi pertanian, perbaikan sarana distribusi, serta berlanjutnya sinergi pengendalian inflasi oleh TPID.
Namun demikian, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai, antara lain kenaikan harga komoditas global, gangguan rantai pasok, potensi aliran keluar komoditas pangan akibat disparitas harga antarwilayah, cuaca ekstrem, bencana alam, serta tekanan nilai tukar rupiah yang dapat meningkatkan inflasi impor.
“Sinergi TPID akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi Sumatera Barat tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional guna mendukung daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah sepanjang tahun 2026,” katanya. (000/003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
