Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen kecelakaan terjadi di perlintasan tidak terjaga.
“Kondisi ini memperlihatkan bahwa keselamatan perlintasan sebidang masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara menyeluruh dan berkelanjutan,” katanya.
Komisi V DPR RI, lanjut dia, mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia dalam menangani persoalan tersebut.
Langkah tersebut meliputi pembatasan kecepatan perjalanan kereta, evaluasi sistem persinyalan, audit keselamatan, penutupan perlintasan liar, hingga peningkatan keselamatan pada 1.638 titik prioritas.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pemasangan ATP/SKKO sebagai langkah mitigasi awal untuk meningkatkan keselamatan operasional perkeretaapian nasional.
Meski demikian, Zigo menilai tantangan ke depan masih besar.
Dia meminta peningkatan keselamatan tidak hanya difokuskan pada jalan nasional, tetapi juga mencakup jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jumlah perlintasannya jauh lebih banyak serta sebagian besar belum memiliki sistem pengamanan memadai.
“Diperlukan penguatan integrasi sistem operasi, pengawasan keselamatan, serta percepatan pembangunan flyover dan infrastruktur pendukung lainnya agar kecelakaan serupa tidak kembali terulang,” katanya. (000/003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
