Rapat Paripurna DPRD Padang soal LPJ Pelaksanaan APBD 2023, Pendapat Akhir Fraksi Disampaikan

Terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, bertempat di ruang sidang utama Gedung Baru, Aia Pacah, Rabu (22/5/2024). (Foto: ARMAN SULEMAN/SumbarFokus.com)

PADANG (SumbarFokus)

Terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, bertempat di ruang sidang utama Gedung Baru, Aia Pacah, Rabu (22/5/2024).

Bacaan Lainnya

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani yang juga dihadiri Wakil Ketua Arnedi Yarmen, Ilham Maulana, dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar.

Turut sempat hadir Pj Wali Kota Padang Andree Algamar, yang kemudian diwakili Asisten II Pemko Padang Didi Ariyadi, serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemko Padang, bersama unsur Forkopimda dan undangan lainnya.

Syafrial Kani mengatakan, sebagaimana diketahui, pada rapat paripurna DPRD Kota Padang tanggal 30 April 2024 lalu, Wali Kota Padang telah menyampaikan tentang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023.

“Menindak lanjuti hal tersebut, Pansus I, II, III, dan IV DPRD Kota Padang dan SKPD Kota Padang telah melaksanakan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang tahun anggaran 2023 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Syafrial Kani mengungkapkan, kegiatan kegiatan yang telah dilakukan oleh pansus I, II, III, dan IV adalah rapat internal pansus, rapat pembahasan pansus dengan SKPD, kunjungan kerja pansus dan rapat internal pansus menyusun laporan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023.

“Selain itu, rapat finalisasi pansus, rapat fraksi fraksi menyusun laporan pendapat akhir mengenai Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023,” tuturnya.

Diungkapkan, berdasarkan rapat badan musyawarah DPRD Kota Padang pada tanggal 20 mei 2024 dijadwalkanlah rapat paripurna tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang tahun anggaran 2023.

Kesempatan itu, Pj Wali Kota Padang diwakili Didi Ariyadi mengatakan, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Dalam laporan pertanggungjawaban yang kami sampaikan memberikan gambaran realisasi keuangan dari aktivitas Pemerintah (ota Padang selama tahun 2023. Serta posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan,” terangnya.

Disampaikan, laporan yang disampaikan tersebut merupakan laporan yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK RI memberikan Opini Wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang tahun 2023.

Menurutnya, opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah dan merupakan opini WTP yang kesebelas kalinya oleh Pemerintah Kota Padang dan diantaranya sepuluh kali berturut-turut.

“Ini merupakan prestasi pemerintah kota padang yang didukung secara penuh oleh DPRD dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.

Untuk itu, kata Didi Ariyadi, atas nama Pemko Padang menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota dewan yang telah memberikan persetujuan terhadap ranperda pertanggungjawaban untuk menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Padang tahun anggaran 2023 ini.

“Semoga apa yang telah kita lakukan senantiasa diberkati oleh Allah,” ujarnya.

Terakhir, Didi Ariyadi menyampaikan amanat Pj Wali Kota Padang, meminta kepada kepala OPD untuk memperhatikan dan menindaklanjuti catatan, saran dan masukan yang disampaikan, baik dalam proses pembahasan saat rapat kerja dengan pansus dan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD. (000/Adv)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait